Hak Warga Negara

Hak Warga Negara

Persamaan derajat berkaitan erat dengan kedudukan manusia. Sebagaimana dipahami bahwa dalam pandangan Tuhan manusia diciptakan dalam keadaan dan kedudukan yang sama.

Oleh karena itu baik, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan-keamanan) manusia mempunyai kedudukan, tugas, kewajiban dan hak yang sama.

George Jellinek berpendapat bahwa setiap warga negara mempunyai empat status atau kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut.

  1. Status positif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif dari negara berupa perlindungan atas jiwa, hak milik, dan kemerdekaan.
  2. Status negatif, yaitu status yang memberikan jaminan bahwa negara tidak akan campur tangan terhadap hak asasi warga negara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara.
  3. Status aktif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
  4. Status pasif, yaitu status yang mewajibkan warga negara untuk taat dan tunduk pada negara.

 

  1. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara dapat dikelompokkan menjadi kewajiban terhadap negara, kewajiban terhadap sesama, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1.

Adapun kewajiban warga negara adalah sebagai berikut:

1)    Menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku

2)    Membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya

3)    Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri

4)    Menyukseskan pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara

5)    Mendahulukan kepentingan negara/ umum dari pada kepentingan pribadi.

6)    Melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara

7)    Kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional.

  1. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku
  2. Prinsip Persamaan

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bukanlah milik perorangan atau salah satu golongan masyarakat, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ingin mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik materil maupun spiritual atau masyarakat adil dan makmur seutuhnya dengan cara mengabdikan segala kemampuan yang dimiliki secara gotong royong dan kekeluargaan dari semua pihak demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, persamaan kedudukan warga negara dapat terwujud.

sumber :
https://montblancpensoutletsaleonline.com/2020/06/11/seva-mobil-bekas/