Hukum Dalam Kasus Penjara Mewah

Hukum Dalam Kasus Penjara Mewah

Hukum Dalam Kasus Penjara Mewah

Hukum Dalam Kasus Penjara Mewah
Hukum Dalam Kasus Penjara Mewah

Pendapat dari Colin Gordon, menyatakan bahwa penjara atau lembaga pemasyarakatan atau LP atau lapas merupakan suatu institusi yang diciptakan oleh negara untuk melakukan transformasi kriminal atau pelaku kejahatan menjadi warga negara yang baik. Hakekatnya setika seorang pelaku masuk ke LP, maka ia akan mendapatkan intervensi berupa pendidikan dalam berbagai bidang, sehingga setelah menjalani masa “penebusannya” diharapkan dapat kembali hidup di tengah masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Maka, kata lain dari penjara adalah “sekolah” sehingga mantan narapidana menjadi pribadi-pribadi baru yang lebih bertanggungjawab (Jaya, 2011).
Sementara itu, yang dinamakan sebagai narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolisasi oleh umum (Pamungkas, 2017). Selain itu, penjara juga merupakan institusi yang diharapkan berperan untuk melakukan transformasi seorang kriminal menjadi warga negara yang baik. Namun ternyata banyak narapidana melakukan kejahatan kembali setelah keluar dari penjara. Bahkan tidak jarang penjara berfungsi menambah ilmu kejahatan bagi para narapidana (Jaya, 2011).
Dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) salah satunya, didalamnya juga tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran. Bahkan, belakangan ini banyak ditemui berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para narapidana ketika mereka masih dalam penjara, dimana pelanggran ini juga melibatkan para petugas Lapas. Salah satunya yaitu adanya bentuk penjara mewah dalam bentup penyuapan. Berita mengenai kemewahan fasilitas di LP dan rutan bukanlah hal baru lagi. Di satu pihak, kesejahteraan pegawai yang minim membuat petugas tergoda menerima suap. Sementara di pihak lain, jumlah warga binaan ataupun tahanan tidak sebanding dengan kapasitas hunian mendorong mereka untuk mendapatkan keistimewaan dengan jalan menyuap petugas Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) terkait (Widayati, 2011). Bahkan kejadian serupa terus kembali berulang. Berita terbaru adalah apa yang terjadi pada bulan Juli 2018, dimana public diramaikan oleh berita tentang langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen beserta anggota stafnya, Hendri Saputra, dan terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah. Penangkapan itu menguak praktik suap dan jual beli fasilitas penjara di Lapas Sukamiskin, dimana pemberitaan ini cukup menyedot perhatian masyarakat umum (IDX, 2018).
Sehubungan dengan pemberitaan itu, tak lama kemudian, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Jawa Barat membongkar 32 saung di Lapas Sukamiskin di Bandung, dimana saung-saung tersebut dibangun atas swadaya narapidana. Tujuannya untuk dijadikan sebagai tempat ‘nongkrong’ narapidana ketika keluarga atau kolega mereka datang berkunjung. Dalam pembongkaran tersebut, Aparat Kakanwil membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk membongkar saung mewah tersebut.Pembongkaran dilakukan karena diduga saung tersebut dipergunakan oleh segelintir narapidana saja. Dari beberapa informasi yang ada, hanya narapidana “berduit” saja yang bisa menyewa saung dengan beragam fasilitas ini (CNN Indonesia, 2018).
Akibat adanya kejadian ini tentu, keberadaaan hukum dan undang-undang yang berlaku perlu dipertanyakan. Mengapa hal yang demikian dapat terjadi? Tentunya hal ini sangat mengusik masyarakat, kata penjara yang seharusnya membuat para narapidana jera dengan tindakan mereka dan berubah menjadi lebh baik, justru tidak mersakan semua itu karena hidup dalam penajra seperti tidak ada bedanya dengan hidup di luar penjara, khususnya bagi mereka para narapidana yang memiliki status sosial tinggi, kaum-kaum orang kaya. Sehingga ini menyebabkan suatu kesenjangan dalam Lapas, mereka orang yang tidak mampu akan merasakan sulitnya hidup dipenjara, akan tetapi bagi mereka orang-orang kaya, mereka masih bisa menikmati hidup mewah dengan melakukan penyuapan terhadap para petugas suapaya diberikan fasilitas-faslitas tertentu.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai sosiologi hukum dalam kasus penjara mewah. Konteks sosiologi hukum disini adalah sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Sementara itu, untuk tujuan sosiologi hukum di dalam kenyataan adalah: berguna untuk terhadap kemampuan memahami hukum di dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan social yang tertentu dan memberikan kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat (Faizal, 2009).

Sumber : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD/comment/view/516/1602/66105