Hukum Tata Negara ditinjau dari Ruang Lingkup Objek Kajian

 Hukum Tata Negara ditinjau dari Ruang Lingkup Objek Kajian

Hukum tata negara dalam konsep ini lebuh menekakan pada objek mana yang menjadi pokok kajian dalam hukum tata negara itu snediri. Berkaitan dengan definisi hukum tata negara dari sudut objek kajian ini Van Vollenhoven (Belanda) dalam bukunya “Staatrech Over Zee” menyatakan:

 

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum tingkat atas sampai bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut.”[1]

 

Sementara Paul Scholten (Belanda), dalam bukunya “Staatrecht Algement Deel”, mendefinisikan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara atau organisasi dari suatu negara.

 

2. Hukum Tata Negara ditinjau dari Hubungan antar Objek Kajian
 
Pada dasarnya, definisi disini merupakan tindak lanjut dari definisi pertama, tetapi lebih meluaskan lagi pada hubungan antara objek kajian.
Berkaitan dengan definisi Hukum Tata Negara dari sudut hubungan antar objek Van der Pot (Belanda), dalam bukunya mendefinisikan Hukum Tata Negara sebagai peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang nya masing-masing, hubungannya dengan individu-individu (kegiatannya).
Sementara James J. Robin (Amerika) menyatakan, Hukum Tata Negara pada dasarnya membahas organisasi negara dan organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara, susunan, fungsi dan wewenang serta hubungannya satu sama lain.

3. Hukum Tata Negara ditinjau dari Fungsi Objek Kajian

Definisi Hukum Tata Negara dari sudut fungsi objek, memfokuskan pada bagaimana sebenarnya fungsi dari masing-masing objek yang dikaji. Dengan kata lain, bahwa bagaimana fungsi masing-masing objek kajian dalam suatu sistem ketatanegaraan.

 

Wide dan Philip (Inggris) dalam bukunya “Contitutional Law” terbitan 1936 menyatakan bahwa: “Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, struktur organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta hubungan antar organ-organ tersebut.”

 

Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia mendefinisikan: “Hukum Tata Negara adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dengan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.”
sumbe r: