Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Diterimanya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara oleh umat Islam dan pemeluk agama yang lain, dapat dipastikan karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia khususnya Islam. Termasuk ke dalam kata agama tentunya adalah hukum.

Pemasukan tujuh kata pada Piagam Jakarta, tampak bukan dalam konteks tuntutan umat Islam untuk mendirikan “negara Islam” seperti yang sering disuarakan, melainkan lebih menghendaki adanya jaminan konstitusional bagi penerapan atau pemberlakuan hukum agamanya yang lazim dikenal dengan sebutan syariat Islam. Sebab umat Islam dahulu sampai sekarang, sadar bahwa negara yang hendak dibangun oleh bangsa Indonesia ialah negara bangsa (nation state) dengan segala kemajemukannya. Termasuk kemajemukan dalam hal agama.

Kata “agama” berikut turunannya dapat dibaca baik dalam Pancasila maupun UUD 45, maupun dalam peraturan perundang-undang lainnya. Termasuk kata “agama” adalah tentu pengamalan dalam bidang hukumnya, sekurang-kurangnya dalam bidang hukum tertentu yang menurut keyakinan umat beragama itu sendiri, hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama juga didasarkan atas peran agama itu sendiri terhadap kemerdekaan Indonesia yang secara konstitusional diakui peran dan eksistensinya. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Ketika dihubungkan dengan kenyataan, hukum bahwa yang menjadi sumber hukum nasional Indonesia pada dasarnya adalah hukum adat, hukum agama khususnya hukum Islam dan hukum internasional khususnya hukum barat.

sumber :

https://dogetek.co/seva-mobil-bekas/