Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

  1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
  3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

  1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

                

  1. Sistem Pemerintahan Campuran

Dalam sistem ini, diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara. Jadi, dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan, untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jika presiden tidak memiliki posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, maka presiden hanya sebagai lambang dalam pemerintahan dan kedudukan kabinet bisa goyah.

Berbeda dengan sistim pemerintahan Parlementer dan Presidensiil yang memiliki banyak contoh praktis dalam ketatanegaraan dipelbagai negara, maka sistim campuran (hybrid/mixed system) adalah sistim yang jarang sekali diterapkan. Pengelompokkannya juga bukanlah pernyataan konstitusi atau founding father/framer constitution dari suatu negara, melainkan dari pemahaman para pakar terhadap pelaksanaan praktis. Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran ini adalah negara Prancis.

SUmber: https://www.gurupendidikan.co.id/usaha-barbershop/