Konsep Lembaga Politik

Konsep Lembaga Politik

Konsep Lembaga Politik

Konsep Lembaga Politik

Proses demokratisasi tidak

selalu berbuah demokrasi. Di tengah jalan, masa transisi sering menemui bahaya laten yang beragam bentuk. Meski begitu, demokratisasi dikatakan gagal manakala semua instrumen demokrasi telah diambil alih oleh kekuatan anti-demokrasi.


Salah satu instrumen terpenting demokrasi adalah lembaga-lembaga politik yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas politik. Lembaga-lemabaga politik tersebut merupakan lembaga perwakilan yang berupa lembaga-lembaga demokrasi yang sudah dikenal umum yaitu partai-partai politik,   lembaga pemilihan umum, suatu pemerintahan sipil, adanya Dewan Perwakilan Rakyat, tegaknya sistem peradilan yang otonom, dan bekerjanya suatu lembaga pers yang mempunyai kebebasan mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.


Koordinasi di antara lembaga-lembaga politik itu diatur menurut dua asas utama. Yaitu adanya otonomi tiap lembaga yang menjamin terbebasnya suatu lembaga dari intervensi lembaga lain. Dan yang kedua kehadiran dan kinerja semua lembaga politik itu harus mencerminkan perimbangan kekuasaan di antara tiga pihak. Pertimbangan pembagian kekuasaan seperti inilah yang di sebut trias politica, yakni yang merupakan sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Adapun ketiga pihak tersebut adalah :

  1. Eksekutif (sebagai pelaksana Undang-Undang/UU)
  2. Legislatif (sebagai pembuat UU)
  3. Yuikatif (sebagai pengawas pelaksanaan UU).

Di sinilah ditentukan ukuran demokratis atau tidaknya suatu sistem politik. Ukuran ini menentukan seberapa mampu lembaga-lembaga politik formal itu merepresentasikan isu dan kepentingan masyarakat. Serta, seberapa baik partisipasi politik rakyat telah diakomodasi oleh lembaga-lembaga tersebut.


Sumber: https://red-literaria.com/banana-kong-apk/