Legislasi Pelayanan Kebidanan

Legislasi Pelayanan Kebidanan

                        Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan),

            Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain

  1. Mempertahankan kualitas pelayanan
  2. Memberikan kewenangan
  3. Menjamin perlindungan hukum
  4. Meningkatkan profesionalisme

            Macam pelayanan legislasi adalah:

  1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri
  2. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional

            Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut:

  1. Mandiri
  2. Peningkatan kompetensi
  3. Praktek berdasrkan evidence based
  4. Penggunaan berbagai sumber informasi

            Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungan sebagai pengguna jasa profesi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu:

  1. Pelasyanan yang aman
  2. Sikap petugas kurang baik
  3. Komunikasi yang kurang
  4. Kesalahan prosedur
  5. Saran kurang baik
  6. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pendidikan kesehatan.
  7. Aspek Hukum Informed Consent

            Informed concent berasal dari dua kata, yaitu informed (telah mendapat penjelasan/keterangan/ informasi) dan concent (memberikan persetujuan/ mengizinkan. Informed concent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi.

Dalam PERMENES no. 585 tahun 1989 (pasal 1), Informed concent ditafsirkan sebagai persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut.

            Ikhwal diperlukannya izin pasien, adalah karena tindakan medik hasilnya penuh ketidakpastian, tidak dapat diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi faktor faktor lain diluar kekuasaan dokter, seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, stadium penyakit, respon individual, faktor genetik, kualitas obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti prosedur dan nasihat dokter, dan lain-lain. Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan. Risiko baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien.

            Informed Consent hakikatnya adalah hukum perikatan, ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjjian yaitu:

  1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.
  2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.
  3. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.

Sumber: https://officialjimbreuer.com/