Pengertian Struktur Sosial & Kaidah – Kaidah Sosial dan Hukum

Pengertian Struktur Sosial & Kaidah - Kaidah Sosial dan Hukum

Pengertian Struktur Sosial & Kaidah – Kaidah Sosial dan Hukum

Pengertian Struktur Sosial & Kaidah - Kaidah Sosial dan Hukum
Pengertian Struktur Sosial & Kaidah – Kaidah Sosial dan Hukum

Pengertian Struktur Sosial

Hal yang paling fundamental bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Dalam pendefinisian yang paling sederhana menyatakan bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.
Pada prinsipnya masyarakat dapat dilihat dari dua sudut, yakni:
Ø Sudut structural
Ø Sudut dinamika
Sudut structural dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jalinan antara ideologi-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Dan yang dimaksud dari dinamika dalam ilmu pengetahuan sosiologi hukum adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial, yang artinya proses sosial itu merupakan cara-cara berhubungan antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan satu sistem atau apa yang akan terjadi apabila adanya perubahan-perubahan sehingga kosekwensinya mengoyahkan cara-cara hidup yang telah ada.
Sumber terjadinya proses sosial berawal dari adanya interaksi sosial dan hal ini akan membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat secara cepat maupun lambat yang hal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang modern.

Kaidah – Kaidah Sosial dan Hukum

Dalam Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah (Norma), yang tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan tertib. Pergaulan hidup manusia dapat mempengaruhi pola-pola berpikir manusia dan akan disalurkan dengan sifat dan karakter yang negative maupun positive.
Kaidah disini difungsikan sebagai aturan untuk memberikan arahan dalam pergaulan hidup manusia yang diklasifikasikan dalam kaidah-kaidah kepercayaan dan kaidah-kaidah kesusilaan. Kaidah kepercayaan ditujukan untuk mencapai kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan sendiri bertujuan agar manusia hidup berakhlak / mempunyai hati nurani yang bersih.

Dalam sosiologi hukum, kaidah yang didukung oleh kekuasaan pusat diterapkan dalam bentuk hukum, namun terdapat pertentangan diantara para ahli hukum dimana terdapat perbedaan dari sumber sanksinya dan pelaksanaanya. Walaupun terdapat perbedaan namun inti dari sistem hukum sendiri sebenarnya terletak pada kesatuan aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer hanya merupaka ketentuan-ketentuan informal tetapi kehidupan manusia terus berkembang dan semakin kompleks sehingga kosekwensinya dapat menjadikan aturan primer tersebut menjadi pudar dan disini peraturan sekunder menjadi peran yang sangat penting yang hal ini dapat dilihat bahwa aturan-aturan sekunder terdiri dari:

a. Rules of recognition, yaitu aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan dimana perlu menyusun aturan-aturan tadi secara hierarkis menurut urut-urutan kepentingannya;
b. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan-aturan utama yang baru, dan;
c. Rules of adjudication, yaitu aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukanapakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar. (H.L.A. Hart 1961: Bab V)
Walaupun Hart menyamakan hokum dengan serangkaian aturan-aturan, hendaknya dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tertentu.
Suatu pendekatan yang lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hokum.E. Adamson Hobel dan Karl Liewellyn menyatakan, bahwa hokum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Membuat hubungan antara warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang;
b. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melaksanakan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan elektif;
c. Disposisi masalah-masalah sengketa;
d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Adalah hal yang sulit dalam membedakan antara hukum dan kaidah-kaidah secara tegas, namun terdapat ciri-ciri khusus di dalam hukum dimana hukum bertindak sebagai alat kekuasaan pusat untuk menciptakan kesimbangan didalam kehidupan bernegara. Sekiranya semua hal ini dapat dipahami bahwa hukum digunakan untuk tujuan perdamaian.

Baca Juga: