Peran Hukum Islam Sekarang

 Peran Hukum Islam Sekarang

Sejak di masa-masa didirikannya Negara Hukum Indonesia, sistem hukum Islam baik dalam konteks hukum tertulis (codified law) dan lebih-lebih dalam lingkup hukum tidak tertulis (uncodified law), jelas memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional. Terutama dalam bidang hukum keluarga (al ahwal as syakhshiyyah; family law).

Bangsa Indonesia yang beragama Islam sekurang-kurangnya telah memiliki tiga buah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga, yakni:

  1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berkenaan dengan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini ialah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan Islam? Syariah belum/tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, akan tetapi dituangkan dalam bentuk fatwa. Dalam waktu tujuh tahun (1999-2006) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menghasilkan 54 fatwa hukum Islam berkenaan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan ihwal ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Contoh lain eksistensi hukum Islam adalah UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otsus NAD Aceh dan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Belum lagi perda-perda yang bernuansakan syariah atau bermuatan hukum Islam.

Keterlibatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional seringkali berkenaan dengan hal-hal yang sangat menentukan dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Contohnya fatwa MUI dalam pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu tersebut diperlukan fatwa MUI tentang hukum tinta yang hendak digunakan dalam pemilu.

baca jjuga :

Pos-pos Terbaru