Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh presiden dalam bentuk rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah melalui pembahasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Berdasarkan perkembangannya jika ditengah-tengah tahun anggaran yang berjalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mengalami perubahan. Pada kondisi tersebut pemerintah harus mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) kembali. Perubahan yang akan dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Khusus untuk kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, pemerintah dapat melakukan perubahan anggaran yang belum tersedia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibedakan menjadi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Suatu anggaran rutin yang terdiri dari:

  1. Anggaran penerimaan rutin (dalam negeri)
  2. Anggaran belanja (pengeluaran) rutin

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin) disusun anggaran pembangunan yang terdiri dari:

  1. Anggaran penerimaan pembangunan
  2. Anggaran belanja (pengeluaran) pembangunan

2.2.3    Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki enam fungsi dalam rangka membentuk struktur perekonomian negara antara lain:

  1. Fungsi Otoritas

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

  1. Fungsi Perencanaan

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya telah direncanakan atau dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk persiapan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

sumber :
https://bernas.co.id/seva-mobil-bekas/