Sistem Checks and Balances menurut UUD 1945

Sistem Checks and Balances menurut UUD 1945

Didalam konstitusi negara republik Indonesia (UUD 1945) telah mengatur tentang sistem checks and balancesantara lembaga-lembaga negara baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Dalam melaksanakan uji materi atau judicial review, yakni menentukan apakah isi suatu peraturan baik itu Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) dan aturan lainnya yang diatur dalam undang-undang, sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Oleh sebab itu yang diuji ialah isi/substansi/materi suatu peraturan perundang-undangan, hak inilah yang disebut dengan hak judicial review (uji materi).

Institusi/ lembaga yang mengawal dan menjaga konstitusi secara yuridis formal, biasanya mempunyai hak menguji secara material undang-undang, yakni menguji suatu undang-undang apakah bertantangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD atau tidak. Fungsi dasar institusi tersebut, adalah untuk menjaga dan mengawasi agar suatu peraturan yaitu undang-undang tidak sampai melebihi atau bahkan mengurangi ketentuan yang ada pada UUD, selain itu juga agar tidak sampai terjadi penyimpangan terhadap UUD oleh si pembuat undang-undang atau peraturan lainnya. Dalam sistematika ketatanegaraan RI hak tersebut diatas hanya dimiliki oleh mahkamah konstitusi, dan bukan oleh mahkamah agung RI.

Beda halnya dengan mahkamah agung, mahkamah ini hanya diberikan wewenang yang boleh dikatakan terbatas karena hanya menguji peraturan yang ada dibawah undang-undang. Dengan kata lain, mahkamah agung hanya mempunyai kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu peraturan dibawah undang-undang, dengan suatu asumsi bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi derajadnya.

Sumber :

https://jilbabbayi.co.id/lithuania-akan-larang-penggunaan-perangkat-lunak-kaspersky/