Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum
Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum terdiri dari dua kata, yaiau sosiologi dan hukum. Berkaitan dnegan hal tersebut, kata sosiologi memiliki beberapa definisi. Definisi yang dimaksud tersebut, diantaranya yaitu sebagai berikut ini (Abdulsyan, 2012):
1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama,keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakatdengan politik dan sebagainya)
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
Sisiologi Hukum Dalam Kasus Penjara Mewah

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, telah secara resmi diatur dalam sebuah undang-undangs, yaitu UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakata). Pembentukan undang-undang ini dilakukan atas dasar bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana ini telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Hal ini karena sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Meskipun dalam pasal tersebut sudah jelas dan pasti mengenai pengaturan dalam Lapas, namum dalam pelaksanaanya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dialamnya. Seolah UU yang dibuat justru menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keungtungan. Beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap UU Pemasyarakatan yang pernah terjadi diantaranya yaitu (Gatra, 2018):
1. Kasus Artalyta Suryani alias Ayin
2. Haryanto Chandra alias Gombak
3. Freddy Budiman Pada September 2013
4. Agusrin Najamuddin
5. Gayus Tambunan Pada November 2010
6. Penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Baca Juga :